Pendidikan yang semakin baik akan meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia.

Biaya transaksi pengiriman uang yang dinilai masih tinggi membebani pekerja migran Indonesia. Persoalan ini masih berulang sampai sekarang.

Menjelang akhir tahun 2023, penempatan PMI telah menembus 273.747 orang. Hal ini diperkirakan turut mendorong peningkatan remitansi.

Banyak pekerja migran yang pulang kampung dengan tabungan sedikit karena kehabisan gaji untuk pengiriman uang atau remitansi.

Pekerja migran ilegal Indonesia rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Penanganannya di hulu penting dilakukan dengan mengatasi akar masalah yang membuat warga tergiur bekerja di luar negeri.

Tak ada pertumbuhan ekonomi di ASEAN tanpa peluh keringat pekerja migran, tetapi ironinya mereka belum terlindungi dengan baik. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia harus memprioritaskan agenda pelindungan pekerja migran.

Moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia merupakan pilihan sulit bagi Indonesia yang masih berkutat dengan angka pengangguran yang tinggi. Moratorium ini juga menimbulkan persoalan baru bagi Malaysia.

Jika dibandingkan dengan negara lain, instrumen penanganan dan perlindungan pekerja migran Indonesia relatif lengkap. Hanya, implementasinya yang belum ada.