Aturan penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja ditujukan untuk pasangan yang sudah menikah.

MK menolak permohonan uji formil UU Kesehatan. Sejumlah organisasi kesehatan berencana ajukan uji materi atas UU itu.

Keterbukaan pemerintah dalam proses pembahasan aturan turunan dari UU Kesehatan diharapkan juga dilakukan pada proses perumusan dan penentuan substansi dalam aturan tersebut. Keterlibatan semua pihak amat diperlukan.

Undang-Undang "Omnibus" Kesehatan telah disahkan pada 8 Agustus 2023. Aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut ditargetkan selesai pada September 2023.

Materi gugatan untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi tengah disiapkan oleh sejumlah organisasi profesi kesehatan atas Undang-Undang Kesehatan. Pembahasan dari undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai prosedur.

Rancangan Undang-Undang Kesehatan disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan itu tak menyurutkan penolakan dari sejumlah pihak.

Pemerintah dan DPR telah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Kesehatan ke rapat paripurna DPR. Saat ini, naskah RUU Kesehatan yang sudah diajukan terdiri dari 20 bab dengan 458 pasal.

Pentingnya mempertahankan komitmen anggaran 10 persen sebagai bentuk kehadiran dan komitmen politik negara terhadap kesehatan masyarakat.