Sejumlah pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Pemerintah dan DPR didorong membuka ruang untuk mengubah pasal-pasal bermasalah pada tenggat waktu tiga tahun sebelum KUHP baru itu diberlakukan.

Komisi III DPR tidak terburu-buru untuk mengesahkan RKUHP. Pengesahan akan dilakukan ketika seluruh elemen masyarakat sudah memahami isi rancangan undang-undang tersebut.

”Kami mengakui tim perumus dan pemerintah juga menerima usulan dari masyarakat sipil. Namun, seharusnya pembahasan lebih detail dapat dilakukan,” kata Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu terkait RKUHP.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk membahas kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah disahkan, KUHP diharapkan bisa menjadi utama dalam perumusan delik ataupun ancaman pidana.

Pembahasan Rancangan KUHP dikhawatirkan bernasib sama seperti saat pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan terburu-buru. Aspirasi publik tak diserap dengan optimal oleh pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kembali membahas Rancangan KUHP pada tahun 2021. Pembahasan diharapkan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat.

Pemerintah gencar menyosialisasikan RKUHP ke berbagai kota di Indonesia. Sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat memahami isi RKUHP dengan benar dan mencegah disinformasi terkait rancangan undang-undang tersebut.

Rencana pemerintah memasukkan semua tindak pidana di UU ITE ke RKUHP didukung berbagai kalangan. Namun, hal itu bisa dilakukan secara bertahap dengan merevisi UU ITE terlebih dulu, Menunggu revisi KUHP bisa sangat lama.