Dalam KUHP baru, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi menjadi lebih ringan. Ini memperburuk situasi penegakan hukum terhadap koruptor setelah remisi koruptor yang tidak ketat lagi.

Di pasal penghinaan terhadap pemerintah pada RKUHP, pemerintah menambah 4 ayat. Tindak pidana itu hanya bisa diadukan oleh pihak terhina. Namun, DPR tetap ingin frasa penghinaan dipersempit untuk menghindari multitafsir.

Sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa menjerat kebebasan pers. Dalam negara demokrasi, seharusnya pers dijunjung tinggi, tetapi tetap bertanggung jawab.

Tiadanya pengaturan tentang rekayasa kasus dalam RKUHP menjadi sorotan Komisi III DPR. Untuk itu, tindakan pidana rekayasa perkara diusulkan dimasukkan ke dalam RKUHP. Tujuannya untuk mengontrol penegak hukum.

Pembahasan RKUHP diharapkan menerapkan prinsip partisipasi publik bermakna. Ini berarti sosialisasi harus dilakukan melalui diskusi produktif, bukan paparan satu arah dari pembentuk undang-undang.

Hingga kini belum ada kepastian bahwa setiap masukan publik akan dibahas oleh pemerintah dan DPR pada pembahasan RKUHP. Sebab, pemerintah dan DPR yang akan menilai urgensi dan rasionalitas masukan tersebut.

RKUHP mengadopsi pidana alternatif, seperti kerja sosial. Adopsi ini disebut dapat mengurangi kelebihan penghuni di lapas dan rutan.

Hasil jajak pendapat ”Kompas pada akhir Juni 2022 didapati, mayoritas responden (89,3 persen) mengaku tidak tahu soal rencana pengesahan RKUHP. Pemerintah dan DPR tak hanya sosialisasi, tetapi juga harus libatkan publik.