Mayoritas Responden Tak Tahu Rencana Pengesahan RKUHP, Pemerintah dan DPR Didorong Gencarkan Sosialisasi

Hasil jajak pendapat ”Kompas pada akhir Juni 2022 didapati, mayoritas responden (89,3 persen) mengaku tidak tahu soal rencana pengesahan RKUHP. Pemerintah dan DPR tak hanya sosialisasi, tetapi juga harus libatkan publik.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi berunjuk rasa, Senin (16/9/2019), di depan gerbang DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menolak pengesahan RKUHP.

JAKARTA, KOMPAS — Sebagian besar publik belum mengetahui rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP. Hal ini patut menjadi cerminan bagi pemerintah dan DPR untuk semakin menggencarkan sosialisasi rancangan undang-undang tersebut kepada publik.