Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak ekspesi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G Bakti Kemenkominfo Johnny G Plate.

Selain Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Liliek Prisbawono, Komisi Yudisial bakal memanggil majelis hakim PN Jakpus yang mengadili perkara gugatan Prima, yakni T Oyong, H Bakri, serta Dominggus Silaban.

”Siapa pun yang mengajukan gugatan soal parpol ke pengadilan negeri dalam hal penetapan parpol sudah jelas itu bukan ranah pengadilan umum,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan KPU dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang salah satunya memerintahkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.

”Kami mempertanyakan apa latar belakang dari putusan Bawaslu (memenangkan Prima), apakah ini soal profesionalitas, integritas, atau soal apa?” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

KPU membantah telah melalui tahapan mediasi saat proses gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

”Sejak awal kami meminta diikutsertakan langsung sebagai peserta Pemilu 2024, tetapi Bawaslu hanya mengabulkan KPU bersalah melanggar administratif dalam proses verifikasi kami,” kata Sekjen Prima Dominggus Oktavianus.

Rapat kerja Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang membahas tahapan Pemilu 2024, sejumlah anggota DPR mencecar KPU. Mereka kecewa dengan KPU.