Dalam kondisi ekonomi dan keuangan negara dalam kontraksi hebat dan pengaruh masyarakat terdampak kian terasa, maka langkah-langkah pengawasan berjenjang menjadi begitu menentukan.

Rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi akan menentukan nasib uji materi Perppu No 1/2020. Setelah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR dan disahkan menjadi UU No 2/2020, uji materi kehilangan obyek gugatan

Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi akan menentukan kelanjutan perkara uji materi Perppu No 1/2020 yang sudah disetujui DPR menjadi UU pada 12 Mei lalu.

Dalam rapat paripurna, DPR menyetujui Perppu No 1/2020 ditetapkan menjadi undang-undang. Persetujuan diwarnai penolakan dari Fraksi PKS yang menilai ada sejumlah norma di perppu yang melanggar konstitusi.

Persetujuan terhadap Perppu No 1/2020 di masa sidang yang berlangsung saat ini dinilai tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menyalahi UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Proses persetujuan Perppu No 1/2020 oleh Banggar DPR yang dilakukan tanpa melakukan pembahasan yang melibatkan publik dinilai berpotensi cacat prosedur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritik yang selama ini dialamatkan kepada pemerintah terkait Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pasal itu tak memberi kekebalan hukum jika tak dilandasi itikad baik.

Pasal 27 Perppu No 1/2020, yang saat ini tengah diuji konstitusionalitasnya ke MK, disebut pemerintah bukan merupakan pasal imunitas bagi pelaksana anggaran penanganan Covid-19. Setiap penyelewengan bisa diproses hukum.