Menghindari Politisasi Bansos
Dalam kondisi ekonomi dan keuangan negara dalam kontraksi hebat dan pengaruh masyarakat terdampak kian terasa, maka langkah-langkah pengawasan berjenjang menjadi begitu menentukan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2FWhatsApp-Image-2020-02-20-at-20.00.42_1582203723.jpeg){kind=logo}
Petugas menata beras bantuan pangan nontunai di gudang Perum Bulog Subdivre Karawang, Jawa Barat, Rabu (5/2/2020). Beras ini akan disalurkan kepada mitra penyuplai untuk selanjutnya diberikan ke e-warong.
Dalam situasi ketidakmenentuan kapan Covid-19 akan berakhir, bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak akan menjadi kunci dari fungsi hadirnya negara.
Di tengah usaha pemerintah mengucurkan dana dan beberapa skema bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak, ada diskursus menarik tentang politisasi dan potensi penyalahgunaan bansos. Johermansyah Johan dari Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta (Kompas, 13/5) bahkan mengusulkan Kemendagri menerbitkan surat edaran untuk menjaga kemurnian tujuan bansos dan mengawasi penyaluran bantuan agar terlepas dari kepentingan politik kepala daerah dan atau pihak lain terkait implementasi di lapangan.