Pekerja rumah tangga, meski sebenarnya dilindungi dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, hingga kini penerapannya masih jauh dari harapan.

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan upaya untuk melindungi serta memenuhi hak konstitusional dan HAM pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan. Hampir dua dekade sejak diusulkan, RUU tak juga disahkan.

Pembekalan bagi pekerja rumah tangga penting agar mereka tak dianggap tak kompeten oleh pemberi kerja. Hal ini sekaligus meminimalkan risiko kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Pekerja rumah tangga berperan besar menyokong rumah tangga. Namun, masih banyak Pekerja rumah tangga mengalami kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pun dibutuhkan.

Setelah hampir 19 tahun diusulkan, kini proses legislasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mulai terbuka. Dukungan Presiden Joko Widodo menjadi kunci untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

Konsolidasi serta sinkronisasi kementerian dan lembaga dilakukan untuk mempercepat penyusunan UU PPRT. Regulasi ini penting untuk melindungi pekerja rumah tangga yang di Indonesia jumlahnya mencapai jutaan orang.

"Ini membuka peluang untuk mendorong Badan Musyawarah mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.