Pemicu pentingnya tata kelola perlindungan anak ialah maraknya kasus pornografi dan prostitusi pada anak di internet.

Ada enam OTA asing yang menerima surat peringatan, yaitu Booking.com, Agoda, Airbnb, Klook, Trivago, dan Expedia.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap perlu melindungi data warga dengan regulasi yang sudah ada. Jangan sampai data pribadi warga dikorbankan karena menunggu terbentuknya otoritas pengawas.

BSSN menyebutkan telah menyampaikan kepada pemerintah terkait penyebab kebocoran data. Masalah ini mesti diatasi dengan regulasi yang kuat dan SDM yang mumpuni.

Permasalahan Permenkominfo No 5/2020 menunjukkan tumpang tindih kebijakan digital di beragam kementerian dan lembaga di Indonesia. Perlu dialog, kerja sama, dan konvergensi tata kelola terkait isu digital antar- K/L.

Sejumlah penyelenggara sistem elektronik yang diblokir pemerintah kini sudah bisa diakses kembali. Pemerintah didesak mengedepankan dialog ketimbang blokir.

Masih banyak aspek legal culture yang harus diperbaiki dan dibangun ulang secara matang oleh pemerintah untuk menyikapi bisnis digital yang berkembang pesat. Koordinasi antarkementerian/lembaga amat diperlukan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate menepis tudingan pemerintah tidak mendukung kreativitas digital. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik mendaftarkan diri, menurut dia, adalah agar taat hukum.