Peringatan BSSN Tak Pernah Ditanggapi Serius

BSSN menyatakan telah berulang kali ingatkan institusi pemerintah untuk memperkuat keamanan data di sistemnya untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Namun, pemberitahuan itu tak pernah ditanggapi serius.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kantor baru Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (29/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Berdasarkan evaluasi Badan Siber dan Sandi Negara, kerentanan sistem keamanan siber pemerintah berakar pada persoalan sumber daya manusia, peraturan tata kelola, dan teknologi yang tidak optimal. Sekalipun kerentanan dari tiga aspek ini terus diberitahukan secara berkala ke setiap penyelenggara sistem elektronik, tidak ada upaya serius untuk menindaklanjutinya.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian saat ditemui di kantornya di Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022), mengatakan, pembangunan keamanan siber tidak bisa terlepas dari tiga hal pokok, yakni sumber daya manusia, prosedur yang menyangkut peraturan tata kelola, dan penggunaan teknologi. Secara umum, tiga hal ini masih belum optimal diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah. Tidak bisa dimungkiri, ketidakoptimalan tiga aspek itu juga yang menjadi sumber kerentanan sistem keamanan siber di setiap instansi.