Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan berani mempertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan di hadapan Tuhan bahwa partainya sempat diminta mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Sanksi berat nonpalu selama dua tahun terhadap tiga hakim PN Jakarta Pusat terkait putusan penundaan pemilu menjadi yurisprudensi dan pelajaran bagi penyelenggara negara lainnya dalam menjalankan tugas.

Komisi Yudisial akan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap tiga hakim PN Jakpus yang menjatuhkan putusan agar sisa tahapan Pemilu 2024 tak dilaksanakan. Hal itu untuk ditelusuri ada atau tidaknya pelanggaran etik.

KPU kembali menghadapi gugatan dari Partai Berkarya setelah gugatan Partai Prima berhasil masuk dalam proses verifikasi faktual. Gugatan partai ini masih dibayangi kekhawatiran akan wacana penundaan pemilu.

Pengajuan banding disampaikan enam hari lebih awal dari batas akhir, yakni 16 Maret 2023.

Putusan PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 diduga tak muncul begitu saja. Sejumlah pihak mengendus ada indikasi operasi politik di baliknya.

Komisi Yudisial masih memverifikasi tiga laporan yang masuk untuk mengecek kelengkapan persyaratan secara formil dan materiil. Jika memenuhi syarat, baru dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.

Eksaminasi putusan dapat menjadi ruang bagi publik untuk menilai apakah sebuah proses persidangan, pertimbangan hukum, dan putusannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keadilan bagi masyarakat.