Putusan KY Jadi Pembelajaran bagi Penyelenggara Negara

Sanksi berat nonpalu selama dua tahun terhadap tiga hakim PN Jakarta Pusat terkait putusan penundaan pemilu menjadi yurisprudensi dan pelajaran bagi penyelenggara negara lainnya dalam menjalankan tugas.

Majelis hakim meninggalkan ruang seusai sidang pembacaan putusan banding perkara perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait tahapan Pemilu 2024 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Selasa (11/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Komisi Yudisial yang memberikan sanksi berat nonpalu selama dua tahun terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk tidak melaksanakan tahapan Pemilu 2024 dinilai tepat. Putusan ini sangat penting agar menjadi pembelajaran bagi penyelenggara negara agar tidak main-main dalam menjalankan tugasnya.