Setelah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan, implementasinya perlu dikawal. Sebelum penyiapan aturan turunan, pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat harus sama-sama memahaminya agar dapat dilaksanakan.

Pembahasan RUU TPKS berjalan cepat. Awal pekan ini, pembahasan oleh DPR dan pemerintah diperkirakan rampung sehingga pengesahannya menjadi UU semakin cepat.

Menjadi seorang penyintas atau korban dalam sebuah kejahatan tidaklah mudah, apalagi berkaitan dengan seksualitas. Tidak hanya sistem hukum, cara pandang sebagian masyarakat juga belum berpihak kepada korban.

Desakan untuk membahas dan mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual terus disuarakan para aktivis yang mendampingi korban kekerasan seksual. DPR terus digugah agar mendengarkan suara korban.

Kaum perempuan belum memiliki ruang yang aman dari kekerasan. Mayoritas pelaku kekerasan mempunyai relasi dekat dengan korban.

Kekerasan seksual pada anak bukanlah problem baru dan sudah menjadi isu pelik dari masa ke masa. Sayangnya, tidak ada data kuat yang menegaskan gentingnya permasalahan ini sehingga penanganannya tidak optimal.

Pemberitaan media tentang kasus kekerasan seksual masih banyak yang belum berperspektif korban. Selain judul dan isi berita yang mendiskreditkan korban. Media seharusnya berpihak pada korban agar mendapat keadilan.

Kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja. Karena itu, tidak ada alasan lagi untuk menunda pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Harapan kepada DPR hingga kini terus disuarakan.