Sejumlah hal disebut menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc yang ada saat ini dinilai kurang efektif.

Sebanyak 4 dari 17 kasus pelanggaran HAM berat telah disidangkan. Dari sederet tersangka, hanya satu yang dinyatakan bersalah.

Dengan konstruksi UUD, UU Pengadilan HAM butuh diluruskan oleh MK. Dikembalikan dalam konteks UUD supaya UU Pengadilan HAM mengatur HAM yang lebih luas dari hak warga negara.

Jaksa Agung diminta memproses komandan sesungguhnya, bukan perwira penghubung, baik dari unsur TNI maupun kepolisian atas kasus Paniai. Pasukan juga disebut perlu dimintai pertanggungjawaban.

Pihak saksi dan korban kasus Paniai terkendala akses transportasi karena Pengadilan HAM Kasus Paniai tidak digelar di Papua. Minimnya perlindungan bagi saksi dan korban juga menjadi sorotan.

Di tahap awal, tim bentukan Presiden Joko Widodo ini akan mengkaji dokumen penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Waktu untuk mengkaji diperkirakan satu hingga dua bulan.

Sidang kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua (kini Papua Tengah), akan digelar pekan depan. Mahkamah Agung telah menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu di Pengadilan HAM Makassar.

Sidang kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, yang semula diagendakan digelar akhir Agustus lalu, molor menjadi pertengahan September ini karena menanti turunnya Keppres Pengangkatan Hakim HAM Ad Hoc.