Kasus Paniai, Koalisi LSM di Papua Serukan Putusan Hukum secara Progresif

Koalisi LSM HAM Papua meminta majelis hakim tidak hanya memvonis satu terdakwa kasus pelanggaran HAM di Paniai. Hakim dituntut memerintahkan Kejaksaan Agung menyelidiki pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini.

KOMPAS/RENY SRI AYU ARMAN

Jaksa penuntut umum kasus pelanggaran HAM berat Paniai berdiskusi sebelum sidang dimulai di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (21/9/2022).

JAYAPURA, KOMPAS — Majelis hakim yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, segera memutuskan nasib Mayor Inf (Purn) Isak Sattu selaku terdakwa kasus itu. Koalisi lembaga swadaya masyarakat HAM di Papua menyerukan hakim memutuskan kasus tersebut menggunakan upaya hukum secara progresif sehingga ada pihak lain yang seharusnya turut bertanggung jawab.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Emanuel Gobay, di Jayapura, Minggu (27/11/2022), mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam Koalisi LSM HAM di Papua menilai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Paniai pada 2014 merupakan kejahatan kemanusiaan. Sebab, aksi tersebut merupakan serangan yang meluas atau sistematik dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.