KLHK akan segera mengeksekusi putusan peninjauan kembali tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan dari PT KU sebesar Rp 25 miliar.

Hasil pengawasan dan pemantauan yang dilakukan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara selama beberapa hari terakhir menunjukkan delapan perusahaan terindikasi kuat jadi sumber pencemar udara.

Dari 22 perusahaan yang digugat secara perdata dalam kasus karhutla, sebanyak 14 perusahaan sudah berkekuatan hukum tetap dan siap dilakukan eksekusi. Adapun total nilai putusan eksekusi mencapai Rp 5,6 triliun.

KLHK menangkap pelaku perambahan dan perusakan lingkungan di kawasan konservasi Tahura Bukit Mangkol, Bangka Belitung. Pelaku terbukti membuka kawasan hutan secara ilegal di dua lokasi untuk kegiatan penanaman.

Upaya penguatan perlu dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kerusakan lingkungan. Salah satu upaya penguatan itu dengan mengoptimalkan denda administratif sekaligus penambahan sanksi lainnya.

Implementasi hukum lingkungan tahun 2022 diproyeksikan belum akan mendapat penguatan secara menyeluruh. Sebaliknya, hukum lingkungan justru diarahkan sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan.

Penghapusan ”strict liability” atau tanggung jawab mutlak dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai sebagai langkah mundur penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Polri sepakat meningkatkan sinergi dalam pemrioritasan kasus kebakaran hutan dan lahan serta kasus lain seperti pembalakan liar, pencemaran limbah, perdagangan satwa liar.