Sorotan publik pada kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah masih minim. Proses pendaftaran bakal calon senator tersebut juga minim partisipasi publik.

Kendati sudah dua kali diberi kesempatan untuk perbaikan, sejumlah bakal calon anggota DPD dari sejumlah provinsi tidak berhasil memenuhi syarat dukungan minimal untuk mencalonkan diri sebagai "senator".

Bawaslu menerima setidaknya 313 aduan warga yang nama dan nomor induk kependudukan mereka diduga dicatut oleh 164 bakal calon anggota DPD untuk memenuhi syarat dukungan.

Pengetatan syarat bagi eks narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD tidak berlaku bagi calon anggota DPD. Kondisi ini berpotensi membuat bekas narapidana membanjiri pencalonan anggota DPD.

Khusus tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di empat provinsi baru di Papua tetap harus menunggu terbitnya Perppu Pemilu. Perppu dijanjikan akan segera diterbitkan.