Pemerintah Minta KPU Tetap Jalankan Pencalonan DPD sesuai Jadwal

Khusus tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD di empat provinsi baru di Papua tetap harus menunggu terbitnya Perppu Pemilu. Perppu dijanjikan akan segera diterbitkan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilu masih menunggu tuntasnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Papua Barat Daya oleh Presiden. Sembari menunggu proses administratif itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 sesuai jadwal.

Tito Karnavian mengatakan, DPR telah melayangkan berkas Rancangan Undang-Undang Papua Barat Daya yang telah disetujui disahkan DPR, ke Presiden Joko Widodo, pekan lalu. Kemungkinan besar, RUU Papua Barat Daya akan disahkan Presiden pada pekan ini. Jika sudah disahkan, baru pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu.