Pemerintah diharapkan membuka ke publik lembaga nonstruktural yang akan dibubarkan. Dengan begitu, publik bisa memberikan masukan. Transparansi sekaligus mencegah polemik muncul saat lembaga diputuskan dibubarkan.

Kita menyambut baik pembubaran sejumlah lembaga. Kita pun berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo konsisten mengevaluasi kehadiran ”lembaga” nonstruktural berbentuk staf khusus yang ada di pemerintahan.

Di situasi krisis akibat pandemi Covid-19 inilah kualitas birokrasi diuji. Jika birokrasi tak bisa menghadapi arus tantangan di kelas yang baru, sangat mungkin Indonesia terpeleset ke negara berpendapatan menengah bawah.

Perampingan lembaga masih akan terus dilanjutkan untuk mengefektifkan kerja birokrasi. Pada saat bersamaan, pemerintah juga membatasi pembentukan lembaga baru.

Lama tak terdengar, roda penataan birokrasi dengan cara perampingan lembaga kembali berputar. Namun, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, tak cukup dengan hanya membubarkan lembaga.

Di luar 18 lembaga yang telah dibubarkan melalui Perpres No 82/2020, Kemenpan dan RB masih akan mengusulkan pembubaran 18 lembaga lain yang dibentuk berdasarkan keppres, perpres, peraturan pemerintah, dan undang-undang.

Pemerintah menjamin tak akan ada pemecatan ASN menyusul rencana pembubaran 18 lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden atau instruksi presiden.