Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semestinya tidak dijadikan sebagai jalan untuk menghapus Komisi ASN. Sebab, hal yang dibutuhkan adalah meredefinisi peran komisi tersebut.

Pemerintah mengingatkan usul DPR membubarkan KASN dan merekrut tenaga honorer tanpa proses seleksi bisa merusak sistem merit. Pemerintah diminta tak terpengaruh dengan usul DPR tersebut.

Kemenpan dan RB menilai keberadaan KASN harus dipertahankan, bahkan diperkuat, untuk menjaga penerapan sistem merit di birokrasi. Adapun Kemendagri justru menilai relevan usulan pembubaran KASN dari DPR.

Korpri menginginkan penataan manajemen aparatur sipil negara secara menyeluruh melalui revisi UU ASN. Tak hanya pengintegrasian fungsi KASN ke kementerian tetapi juga BKN dan LAN. Apa alasannya?

Pengalihan fungsi pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara ke kementerian menuai kritik karena bisa mematikan pengawasan. Negara lain, seperti Australia dan Amerika Serikat, memiliki lembaga independen, seperti KASN.

Niat membubarkan KASN ditengarai sebagai bentuk serangan balik oleh pihak-pihak yang bisa meraup keuntungan dari transaksi jabatan di pemerintahan. Potensi uang dari transaksi bisa mencapai Rp 160 triliun.

Praktik jual beli jabatan di pemerintahan yang berulang kali diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi lebih masif jika keinginan DPR untuk membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara direalisasikan.