Hingga kini berbagai kasus korupsi masih bermunculan dan terungkap. Dibutuhkan sinergi dari pemerintah dan penegak hukum agar para koruptor dapat merasakan efek jera, bukan lantas diberikan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat bagi 23 narapidana korupsi kian menunjukkan langkah mundur pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk memberantas korupsi, tetap dibutuhkan politik hukum yang kuat dan upaya berkelanjutan.

Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapida korupsi dikritik sejumlah pihak. Namun, Menkumham Yasonna H Laoly menyatakan, remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana korupsi sudah sesuai dengan aturan.

Pembebasan bersyarat bagi 23 koruptor membuat korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Namun, jika negara memang serius memberantas korupsi, penerapan efek jera tetap dibutuhkan.

Bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari dan bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memperoleh pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Langkah paling bijak dalam menghadapi pandemi Covid-19 terkait suatu perjanjian adalah dilakukannya renegosiasi di antara para pihak dalam hubungan yang setara.

Kemenkumham perlu mengantisipasi potensi kerusuhan di LP/rutan lain menyusul kebijakan pembebasan napi dan anak untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan itu memicu kecemburuan napi lain yang juga berharap dibebaskan

Penanggulangan penyebaran virus korona baru penyebab Covid-19 harus tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat, di samping juga masyarakat terdampak.