Adanya pelindungan data pribadi maka pada saat yang sama negara menjamin keamanan warga.

Jika lembaga pelindungan data pribadi tak juga terbentuk, Presiden dinilai berpotensi langgar UU PDP.

Kebocoran data adalah masalah yang kompleks dan banyak dipengaruhi sejumlah faktor.

Belum semua masyarakat dan aparat penegak hukum memahami esensi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Hingga kini lembaga pengawas data pribadi menunggu perpres. Jika lembaga itu tak terbentuk, UU PDP sulit diterapkan.

Hal yang dikhawatirkan pelaku industri dan masyarakat ialah lembaga yang akan dibentuk diwarnai intervensi pemerintah.

Lembaga PDP yang kredibel dan dipercaya publik akan berdampak sangat positif terhadap pengembangan ekonomi digital.

Pemerintah dianggap tak cakap melindungi data pribadi rakyatnya. Termasuk dalam penanganan serangan ransomware ke PDN.