Kebocoran data adalah masalah yang kompleks dan banyak dipengaruhi sejumlah faktor.

Belum semua masyarakat dan aparat penegak hukum memahami esensi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peretasan data pribadi yang menyerang instansi pemerintah membuat keberadaan lembaga pengawas PDP kian mendesak.

Hingga kini lembaga pengawas data pribadi menunggu perpres. Jika lembaga itu tak terbentuk, UU PDP sulit diterapkan.

Lembaga PDP yang kredibel dan dipercaya publik akan berdampak sangat positif terhadap pengembangan ekonomi digital.

Pemerintah dianggap tak cakap melindungi data pribadi rakyatnya. Termasuk dalam penanganan serangan ransomware ke PDN.

Secara fundamental, ketika pusat data mengalami gangguan, pengelola akan segera melakukan ”reroute” ke pusat data.

KPU mengelola data pribadi milik lebih dari 204 juta pemilih yang terdaftar dalam DPT. Data pemilih yang di dalamnya terdapat data pribadi yang harus dilindungi itu juga dapat diakses oleh partai politik.