Peretasan Terus Terjadi, Lembaga Pengawas PDP Pun Kian Mendesak Dibentuk

Peretasan data pribadi yang menyerang instansi pemerintah membuat keberadaan lembaga pengawas PDP kian mendesak.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Bangunan kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara di Palu, Sulawesi Tengah, rusak, seperti terlihat pada 26 Oktober 2018.

JAKARTA, KOMPAS — Rentetan kebocoran data yang menyerang instansi pemerintah menandakan masih lemahnya mitigasi dan penanganan saat terjadi insiden peretasan dan kebocoran. DPR meminta pemerintah segera membuat lembaga pengawas pelindungan data pribadi agar pengawasan dan penegakan hukum dapat lebih efektif.

Diberitakan sebelumnya, sistem di instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN) diretas. Peretas mengklaim mendapatkan 4,7 juta data yang berisi data pribadi pegawai negeri sipil. Informasi dugaan peretasan itu disampaikan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).