Area hasil reklamasi di Teluk Jakarta kini banyak dilirik. Sebelumnya cerita serupa muncul di Teluk Tokyo. Kreasi manusia itu diapresiasi pun dikritik, terutama karena perawatan dan penanggulangan dampaknya yang menerus.

Jaya Ancol memastikan proyek itu tidak terkait dengan rencana reklamasi di sana. Bahkan, perjanjian kerja sama sudah diakhiri sejak 2019, sedangkan izin reklamasi baru terbit tahun ini.

Pantai Maju disebutnya sangat eksklusif dan cenderung dikuasai swasta. Padahal, lahan reklamasi tersebut masih menjadi bagian dari Jakarta.

PT Jakarta Propertindo mengelola Pulau D berdasarkan Pergub No 120/2018 dan Pergub No 206/2016. Belum ada titik temu dari pro-kontra Pergub No 206/2016.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk 932 bangunan di Pulau D. Penerbitan izin itu, kata Anies, atas dasar Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta, yang ditandatangani Basuki Tjahaja Purnama semasa menjabat Gubernur DKI.

Saefullah, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Selasa (18/6/2019), menjelaskan, karena program reklamasi sudah berhenti sejak izin dicabut, rancangan peraturan daerah tentang rancangan tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta juga dicabut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memakai Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 sebagai acuan mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Sementara, Walhi melihat Pergub itu terbit setelah bangunan berdiri.