Permintaan "fee" proyek antara 5 dan 15 persen lazim dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Belanja produk dalam negeri didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan.

Draf RUU Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik versi 23 Agustus 2023 menyebutkan ada unit penyelenggara pengadaan nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat. Unit itu diharapkan jadi solusi cegah korupsi dalam tender.

DPR masih menunggu surat presiden terkait RUU Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik untuk kemudian dibahas. RUU tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Dugaan korupsi di Basarnas bisa terjadi karena kelemahan sistem elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Saat ini belum ada kejelasan lembaga dan teknis dalam proses pengawasan sistem yang digunakan.

Presiden meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara dapat terwujud.

Penentuan tunjangan kinerja akan memasukkan pembelian produk dalam negeri sebagai salah satu indikator. Semua instansi pemerintah ditarget belanja produk dalam negeri 95 persen dari pagu anggaran tahun ini.

Beberapa strategi pencegahan korupsi akan gencar dipromosikan, seperti perbaikan sistem di pelabuhan melalui digitalisasi dan neraca komoditas yang menjadi jalan keluar permasalahan suap ekspor-impor.