Presiden Jokowi Kembali Soroti Tingginya Biaya Perjalanan Dinas

Presiden meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara dapat terwujud.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun bersalaman dengan Presiden Joko Widodo seusai menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/6/2023). BPK memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2022.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali menyoroti sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Salah satu temuan tersebut adalah tingginya biaya perjalanan dinas. Semua pihak didorong untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran.

”Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp 1,5 miliar, Rp 1 miliar untuk perjalanan dinas,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).