Belanja Pemerintah
Masih Rendah, Serapan Belanja Produk Dalam Negeri Dikebut
Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diharapkan bisa mengebut belanja produk dalam negeri sesuai target, yakni dengan memprioritaskan produk sektor UMKM, industri kecil menengah, dan artisan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F03%2F15%2F8660e25b-3d5e-4d6e-bf95-33aecc79b7e9_jpg.jpg)
Presiden Joko Widodo melihat stan pameran yang menampilkan produk dalam negeri seusai membuka Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023). Presiden mengingatkan kembali akan pentingnya untuk membeli produk-produk dalam negeri.
JAKARTA, KOMPAS — Empat bulan menjelang akhir tahun, ruang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang belum dibelanjakan masih tersisa banyak. Pemerintah pusat dan daerah diminta mengoptimalkan sisa anggarannya untuk mempercepat penyerapan produk dalam negeri, khususnya barang dan jasa produksi usaha mikro, kecil, dan menengah.
Sampai semester I tahun 2023, APBN tercatat baru terserap 41 persen atau Rp 1.255,7 triliun dari total pagu anggaran Rp 3.061,2 triliun. Artinya, menuju akhir tahun, masih ada 60 persen APBN atau Rp 1.805,5 triliun yang belum dibelanjakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 9 dengan judul "Masih Rendah, Serapan Belanja Produk Dalam Negeri Dikebut".
Baca Epaper Kompas