Digitalisasi Didorong Atasi Korupsi
Selain penegak hukum, sejumlah lembaga negara kini berupaya menyiapkan digitalisasi pada pengadaan barang dan jasa, termasuk pelayanan di pelabuhan, untuk mengatasi korupsi di dalam negeri.
Tangkapan layar Katalog Elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Katalog Elektronik merupakan aplikasi digital yang menjadi salah satu sarana untuk mengatasi dan mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah lembaga negara berupaya mendorong digitalisasi untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Apalagi memburuknya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di antaranya disebabkan oleh korupsi dalam sistem politik, antara politisi dan pelaku usaha, serta suap pada izin ekspor-impor.
Selain itu, untuk mengatasi korupsi juga perlu didukung oleh regulasi yang benar-benar bisa memberikan efek jera terhadap koruptor, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.