Kebijakan pemerintah memangkas anggaran LPSK bisa berdampak pada para korban kejahatan, termasuk terorisme, yang masih membutuhkan bantuan negara untuk pengobatan.

LPSK menyerahkan kompensasi bagi 43 orang korban terorisme masa lalu yang berdomisili di Bali, Jumat (18/2/2022). Secara keseluruhan, LPSK sudah menyerahkan kompensasi bagi 357 korban terorisme masa lalu.

BNPT menegaskan, kerja sama dan sinergi diperlukan untuk menutup ruang masuknya paham radikal dan intoleransi. Ancaman tindak pidana terorisme masih ada dan nyata. Negara memperhatikan korban tindak pidana terorisme.

Negara memberikan kompensasi kepada lima korban aksi terorisme senilai Rp 2,152 miliar. LPSK kini tengah mendata dan menguji 231 korban terorisme, termasuk korban bom Bali I dan II, agar memperoleh kompensasi.

Pemerintah diharapkan segera menerbitkan PP turunan Undang-Undang Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebab, batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme sebelum 2018 tinggal setahun.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat, masih ada sekitar 800 korban terorisme yang belum mendapat kompensasi dari pemerintah. Total biaya kompensasi yang diperlukan Rp 70 miliar-Rp 75 miliar.

Korban terorisme sejak peristiwa terorisme pertama di Indonesia, bom Bali, tahun 2002, berhak menerima kompensasi dari negara. Namun kompensasi terancam ditiadakan jika alokasi anggaran LPSK untuk tahun 2020 sebesar pagu indikatif sebesar Rp 54 miliar.