Kementerian Koperasi akan beraudiensi dengan Jamdatun Kejaksaan Agung untuk mengidentifikasi aset tujuh koperasi yang masih bermasalah. 

Pemerintah berencana membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK) untuk melindungi anggota koperasi simpan pinjam dari risiko gagal bayar

Fenomena koperasi gagal bayar tidak lepas dari tidak adanya penjaminan bagi anggota koperasi dari LPS. UU PPSK hanya beri jaminan untuk korporasi perbankan dan asuransi komersial. Perlakuan diskriminatif memperlemah KSP.

Pemerintah menyiapkan skema perlindungan koperasi lewat revisi UU Perkoperasian. Tiga isu penting dalam revisi adalah pengawasan, penjaminan, dan skema dana talangan.

Penyidik Bareskrim Polri sampai saat ini telah menyita aset yang diduga hasil kejahatan dalam perkara KSP Indosurya senilai Rp 2,37 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bertemu di Jakarta, Rabu (15/2/2023), untuk tindak lanjut atas koperasi-koperasi simpan pinjam yang terindikasi terlibat pencucian uang.

Dari 12 koperasi itu, salah satunya Koperasi Indosurya yang bosnya divonis lepas oleh pengadilan beberapa waktu lalu. Adapun data 11 koperasi lainnya telah diserahkan PPATK kepada aparat penegak hukum.

Dengan diundangkannya UU No 4/2023 tentang P2SK, pengawasan koperasi terbagi menjadi dua. Koperasi jasa keuangan atau koperasi ”open-loop” akan diawasi OJK, sementara koperasi ”close-loop” akan diawasi Kemenkop dan UKM.