Kompas.id

koperasi simpan pinjam

Fenomena koperasi gagal bayar tidak lepas dari tidak adanya penjaminan bagi anggota koperasi dari LPS. UU PPSK hanya beri jaminan untuk korporasi perbankan dan asuransi komersial. Perlakuan diskriminatif memperlemah KSP.

Bagikan

Koperasi Bermasalah

Fenomena koperasi gagal bayar tidak lepas dari tidak adanya penjaminan bagi anggota koperasi dari LPS. UU PPSK hanya beri jaminan untuk korporasi perbankan dan asuransi komersial. Perlakuan diskriminatif memperlemah KSP.

Revisi UU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Pemerintah menyiapkan skema perlindungan koperasi lewat revisi UU Perkoperasian. Tiga isu penting dalam revisi adalah pengawasan, penjaminan, dan skema dana talangan.

Menjernihkan Koperasi Simpan Pinjam

Kasus-kasus ini menenggelamkan citra koperasi simpan pinjam dan lembaga sejenis yang dikelola secara profesional. Kita bisa melihat lembaga keuangan berbasis koperasi yang sangat menyejahterakan warga.

Bareskrim Polri Telusuri Aliran Dana dan Aset Indosurya

Penyidik Bareskrim Polri sampai saat ini telah menyita aset yang diduga hasil kejahatan dalam perkara KSP Indosurya senilai Rp 2,37 triliun.

Politik & Hukum ·

Kementerian Koperasi dan PPATK Gelar Audit Bersama

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bertemu di Jakarta, Rabu (15/2/2023), untuk tindak lanjut atas koperasi-koperasi simpan pinjam yang terindikasi terlibat pencucian uang.

Iklan

12 Koperasi Diduga Terlibat Pencucian Uang, Totalnya Rp 500 Triliun

Dari 12 koperasi itu, salah satunya Koperasi Indosurya yang bosnya divonis lepas oleh pengadilan beberapa waktu lalu. Adapun data 11 koperasi lainnya telah diserahkan PPATK kepada aparat penegak hukum.

Politik & Hukum ·

Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Dialihkan ke OJK

Dengan diundangkannya UU No 4/2023 tentang P2SK, pengawasan koperasi terbagi menjadi dua. Koperasi jasa keuangan atau koperasi ”open-loop” akan diawasi OJK, sementara koperasi ”close-loop” akan diawasi Kemenkop dan UKM.

Penguatan Aturan Diharapkan Jadi Solusi Atasi Koperasi Bermasalah

Kementerian Koperasi dan UKM kesulitan mengatasi delapan koperasi yang bermasalah lantaran tidak memiliki regulasi terkait pengawasan. Revisi aturan perkoperasian tengah disusun dan diharapkan rampung pada 2023.

Tidak Ada Solusi Jangka Pendek

Jumlah dana yang wajib dibayarkan delapan koperasi simpan pinjam yang telah masuk putusan homologasi PKPU mencapai triliunan rupiah. Kepailitan hanya menyengsarakan semua pihak.

Modus Pailit yang Menyengsarakan

Putusan pailit terhadap koperasi bukan hanya rawan menjadi modus korupsi di kalangan mafia hukum. Hal itu juga ditengarai jadi modus kejahatan sejumlah pihak untuk menguasai uang simpanan anggota koperasi.

Politik & Hukum ·

Iklan