Revisi UU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Pemerintah menyiapkan skema perlindungan koperasi lewat revisi UU Perkoperasian. Tiga isu penting dalam revisi adalah pengawasan, penjaminan, dan skema dana talangan.
Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso menerima perwakilan anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (20/1/2022). Dialog dilakukan untuk menyerap aspirasi para anggota yang hingga kini belum menerima pembayaran sesuai homologasi putusan PKPU. ARSIP KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
JAKARTA, KOMPAS — Temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam koperasi menjadi alarm pembenahan ekosistem melalui revisi Undang-Undang tentang Perkoperasian. Ada tiga subtansi yang diajukan dalam revisi, yakni pengawasan koperasi, pembentukan lembaga penjaminan simpanan untuk koperasi, serta dana talangan untuk koperasi. Pemerintah menargetkan revisi bisa selesai tahun ini.
Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, temuan dugaan tindakan pencucian uang menjadi peringatan untuk segera memperbaiki ekosistem koperasi di Indonesia.