Dinasti politik mendapatkan peluang di era demokrasi, justru karena demokrasi di Indonesia sangat prosedural.

Godaan kekuasaan bukan hanya menghantui para pegiat, terutama kalangan intelektual, akademisi, dan aktivis, melainkan juga organisasi dan institusi masyarakat sipil. Di sini, pendekatan intrinsik penting dikemukakan.

Jika kondisi ini dibiarkan, oligarki yang memiliki uang dan sumber daya yang akan bertarung dalam proses demokrasi yang ada.

Jika memang sistem pemerintahan dan demokrasi kita benar-benar berjalan dengan baik dan sedang menuju ke arah yang benar, seharusnya masyarakat tidak perlu membuat utas/petisi untuk berbicara kepada pembuat kebijakan.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja harus diperbaiki dalam batas waktu dua tahun. Jika tidak berhasil diperbaiki, UU ini akan menjadi inkonstitusional permanen.

Konfigurasi kekuatan politik pendukung pemerintah di era Jokowi-Amin dinilai sangat kuat. Hal itu memengaruhi kualitas demokrasi, di antaranya keputusan penting diambil tanpa partisipasi publik dan proses deliberasi.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum tuntas. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi.

Politik dinasti merupakan warisan kekuasaan tradisional yang telah ada di Indonesia sejak berabad-abad silam. Sejak era autokrasi, ikatan genealogis digunakan sebagai dasar regenerasi politik guna melanggengkan kekuasaan