Kebijakan Berbasis Viralitas, Bentuk Demokrasi di Indonesia?
Jika memang sistem pemerintahan dan demokrasi kita benar-benar berjalan dengan baik dan sedang menuju ke arah yang benar, seharusnya masyarakat tidak perlu membuat utas/petisi untuk berbicara kepada pembuat kebijakan.
Ada dua sisi untuk melihat fenomena kebijakan berbasis viralitas yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia. Pertama, ini merupakan bukti bahwa para pembuat kebijakan di Indonesia sangat responsif. Ketika melihat satu isu yang menjadi kekhawatiran masyarakat, mereka langsung tegas bertindak untuk menyelesaikannya.
Di sisi yang lain, fenomena ini jadi bukti, ternyata masih banyak hal yang luput dari para pembuat kebijakan sehingga masyarakat perlu berbondong-bondong menyuarakannya—lewat cuitan di Twitter, postingan foto di Facebook dan Instagram, petisi di platform Change.org—agar ada sebuah perubahan kebijakan. Lalu, dari sisi manakah kita harus melihatnya?