Kompas.id

kitab undang-undang hukum pidana

Sejumlah ketentuan dalam KUHP dikhawatirkan menjadi langkah mundur penegakan hukum lingkungan. Selain mengancam kelestarian alam dan lingkungan hidup, sejumlah pasal berpotensi mengkriminalisasi para pejuang lingkungan.

Bagikan

KUHP Baru Ancam Kelestarian Alam dan Lingkungan Hidup

Sejumlah ketentuan dalam KUHP dikhawatirkan menjadi langkah mundur penegakan hukum lingkungan. Selain mengancam kelestarian alam dan lingkungan hidup, sejumlah pasal berpotensi mengkriminalisasi para pejuang lingkungan.

Pimpinan DPR: Pengesahan RKUHP Jangan Tergesa-gesa

Target pengesahan RKUHP pada akhir November sah-sah saja. Namun, pimpinan DPR mengingatkan agar pengesahan tak dipaksakan mengejar target ketika masih ditemui pasal yang bermasalah.

Politik & Hukum ·

Dialog Publik Percepat Pembahasan Rancangan KUHP

Pemerintah mendorong percepatan pembahasan untuk pengundangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana guna menggantikan KUHP yang telah berjalan hampir 60 tahun.

Politik & Hukum ·

Menagih Komitmen DPR Lebih Mendengar Suara Rakyat

Dalam sejumlah kesempatan, Dewan Pers selalu menggarisbawahi bahwa kedatangan mereka ke fraksi-fraksi di DPR bukan untuk menolak pengesahan RKUHP, melainkan memberikan sejumlah catatan.

Politik & Hukum ·

Diskusi Publik RKUHP Diagendakan DPR untuk Serap Masukan

Untuk membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), DPR akan mengadakan sejumlah diskusi publik di mana DPR akan lebih banyak mendengar kecuali ditanya atau perlu klarifikasi.

Politik & Hukum ·

Iklan

Pasal Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara Berpotensi Merusak Demokrasi

Selain pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, RKUHP juga memuat pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara. Pasal-pasal itu dinilai berpotensi mengekang hak warga negara dan mengancam demokrasi.

Politik & Hukum ·

Pembahasan RKUHP Dinilai Masih Belum Libatkan Partisipasi Publik

Masyarakat sipil menilai, sosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP yang dilakukan pemerintah selama ini dijalankan satu arah. Pembahasan rancangan undangan-undang itu dinilai tak libatkan publik.

Politik & Hukum ·

Sosialisasikan RKUHP, Pemerintah Janji Buka Ruang Diskusi Lebih Luas

Pemerintah gencar menyosialisasikan RKUHP ke berbagai kota di Indonesia. Sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat memahami isi RKUHP dengan benar dan mencegah disinformasi terkait rancangan undang-undang tersebut.

Politik & Hukum ·

Kebutuhan Revisi UU ITE tak Sekedar Masalah Pemidanaan

Tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan pemanfaatan teknologi internet ialah selalu tertinggalnya hukum dari inovasi teknologinya. Karena itu, internet membutuhkan pengaturan yang supel.

Kapolri Akan Tindak Tegas Oknum Penyiksa Lutfi Alfiandi

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis akan menindak tegas oknum polisi yang melakukan penyiksaan terhadap Dede Lutfi Alfiandi (20), pemuda yang viral karena membawa bendera Merah Putih saat demonstrasi September 2019.

Politik & Hukum ·

Iklan