Menagih Komitmen DPR Lebih Mendengar Suara Rakyat

Dalam sejumlah kesempatan, Dewan Pers selalu menggarisbawahi bahwa kedatangan mereka ke fraksi-fraksi di DPR bukan untuk menolak pengesahan RKUHP, melainkan memberikan sejumlah catatan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Mereka mengajak masyarakat untuk menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang bisa meningkatkan potensi masyarakat tersandung kasus pidana.

Puluhan pasal dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP masih menuai polemik di masyarakat. Bahkan, di antaranya berpotensi mengancam demokrasi dan kebebasan pers. Pembentuk undang-undang diharapkan membuka ruang partisipasi masyarakat lebih luas lagi dan tidak terburu-buru mengesahkannya.