Putusan MK terkait UU Cipta Kerja harusnya jadi momentum bagi pemerintahan baru untuk menata lagi hukum ketenagakerjaan.

Survei oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menemukan masih ada sejumlah pekerja yang diupah sesuai besaran upah minimum kendati masa kerjanya sudah melewati satu tahun.

UMP DIY naik 7,65 persen. Pemerintah Provinsi DIY menganggap kenaikan sudah signifikan, tetapi kalangan pekerja tetap menuntut ada revisi.

Kalangan buruh DIY menolak peraturan pemerintah sebagai dasar penentuan upah. Adapun upah minimum diharapkan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

Surabaya mengajukan nilai berbeda untuk penetapan upah minimum kota karena mencoba mengakomodasi aspirasi pengusaha dan pekerja. Kewenangan menetapkan UMK Surabaya berada di Gubernur Jawa Timur.

Mekanisme penetapan besaran upah minimum versi PP No 36 Tahun 2021 hanya mengganti formula sehingga penyesuaian besaran upah minimum bisa lebih terukur dan terprediksi, tetapi tidak menjawab problem pengupahan.

Regulasi baru tentang pengupahan mengatur bahwa kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menjadi dasar penetapan upah minimum. Namun, kalangan buruh menilai, formula baru justru berpotensi memunculkan ketidakpastian.

Jika kesepakatan mengenai upah di atas minimum itu bergantung pada kemauan dan itikad baik pengusaha, maka kesempatan pekerja mendapatkan penghasilan di atas upah minimum sesungguhnya hanya di atas kertas.