Survei oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menemukan masih ada sejumlah pekerja yang diupah sesuai besaran upah minimum kendati masa kerjanya sudah melewati satu tahun.

UMP DIY naik 7,65 persen. Pemerintah Provinsi DIY menganggap kenaikan sudah signifikan, tetapi kalangan pekerja tetap menuntut ada revisi.

Kalangan buruh DIY menolak peraturan pemerintah sebagai dasar penentuan upah. Adapun upah minimum diharapkan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

Penetapan UMP selalu menjadi ”ladang pertarungan” setiap tahun. Kenaikan BBM dan harga kebutuhan pokok yang kini terjadi akan makin meruncingkan sentimen ini.

Mekanisme penetapan besaran upah minimum versi PP No 36 Tahun 2021 hanya mengganti formula sehingga penyesuaian besaran upah minimum bisa lebih terukur dan terprediksi, tetapi tidak menjawab problem pengupahan.

Regulasi baru tentang pengupahan mengatur bahwa kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menjadi dasar penetapan upah minimum. Namun, kalangan buruh menilai, formula baru justru berpotensi memunculkan ketidakpastian.

Jika kesepakatan mengenai upah di atas minimum itu bergantung pada kemauan dan itikad baik pengusaha, maka kesempatan pekerja mendapatkan penghasilan di atas upah minimum sesungguhnya hanya di atas kertas.

Tak semua daerah mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk menyamakan upah minimum (UMP) 2021 dengan UMP 2020. Jawa Tengah dan DIY tetap menaikkan upah dengan menimbang inflasi dan pertumbuhan ekonomi.