Penegakan hukum dan keadilan di negeri ini sering kali diandaikan seperti golok. Tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Beragam masalah latar belakangi penyebab masyarakat belum sepenuhnya bisa rasakan kehadiran bantuan hukum. Apa saja itu?

Tidak ada sanksi bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pro bono. Padahal, UU Advokat mengamanatkan hal itu.

Dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah hingga desa dalam mendanai bantuan hukum bagi warga miskin.

Alokasi dana bantuan hukum yang belum menjawab kebutuhan masyarakat membuat pemberi bantuan hukum harus putar otak.

Pemahaman masyarakat terkait layanan pendampingan hukum secara gratis terbilang masih minim.

Pengacara dan staf yang bekerja di Lembaga Bantuan Hukum adalah untuk mengabdi, bukan untuk mencari uang.