Joko Tjandra, terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa bebas MA dan penghapusan namanya dari daftar pencarian orang di sistem imigrasi, dituntut empat tahun penjara.

Rencana KPK menyupervisi penanganan perkara pelarian Joko Tjandra oleh Polri dan Kejaksaan Agung dinilai menjawab harapan publik. Keterlibatan KPK dapat mencegah kemungkinan konflik kepentingan.

Kejagung menyatakan terbuka untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK terkait kasus jaksa Pinangki. Terkait komitmen itu, Komisi Kejaksaan menyebut publik menunggu Kejagung mengundang KPK.

Komjak berharap penyidik Kejagung fokus pada obyek yang ditransaksikan Joko Tjandra dengan jaksa Pinangki. Sementara itu, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menegaskan, MA tidak pernah menerima permohonan fatwa Joko.

Kejagung menetapkan Joko S Tjandra sebagai tersangka pemberi suap jaksa Pinangki terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menduga ada oknum lain dalam pengurusan fatwa ini.

Transparency International Indonesia menilai pengakuan Joko Tjandra bahwa dia telah memberi uang ke sejumlah pihak, jadi pijakan penting untuk pengembangan kasus pelarian Joko, baik oleh Polri maupun Kejaksaan Agung.

Asumsi dan keraguan publik terkait kebakaran gedung utama Kejagung hanya bisa dijawab dengan kinerja yang profesional dan transparan bahwa penegakan hukum kasus yang jadi sorotan publik tidak terganggu kebakaran itu.

Kejaksaan Agung kembali meminta publik untuk tidak berspekulasi terkait penyebab kebakaran gedung utama kejaksaan. Secara terpisah, Kapolri memerintahkan pengamanan markas polisi diperkuat untuk mengantisipasi sabotase.