Pemerintah daerah serta asosiasi nelayan Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah sepakat untuk tidak lagi menggunakan cantrang. Masuknya kapal cantrang di perairan Kalsel tetap diawasi untuk mencegah konflik.

Nelayan Natuna, Kepulauan Riau, resah setelah belasan kapal cantrang dari Pati, Jawa Tengah, kembali terlihat beroperasi di dekat wilayah tangkap mereka.

Nelayan cantrang di pantura Jawa Tengah mengeluhkan penundaan dalam pemberian izin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal itu merupakan buntut protes legalisasi cantrang oleh nelayan tradisional di Kepri.

Dengan telah diterbitkannya regulasi yang melegalkan cantrang, yang krusial saat ini bagaimana pengawasan di lapangan. Jika tidak, masalah pro-kontra terkait cantrang akan berlarut dan hanya merugikan nelayan.

Pemerintah diharapkan mengoreksi total kebijakan pengelolaan perikanan yang diterbitkan selama satu tahun terakhir.

Konflik nelayan tradisional dan nelayan pukat terus terjadi di Kepri. Pemerintah perlu tegas mengatur zona tangkap dan penggunaan alat tangkap agar benang kusut konflik nelayan tradisional dan nelayan pukat bisa diputus.

Pemerintah Provinsi Maluku menolak rencana Menteri KKP Edhy Prabowo melegalkan alat tangkap tak ramah lingkungan. Sementara nelayan sempat mulai mengusir kapal yang menggunakan alat tangkap itu.

Konflik antarnelayan akibat penyerobotan zona tangkap semakin marak terjadi di Kepulauan Riau. Dibutuhkan ketegasan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi hal itu.