Pendaftaran nomor IMEI ilegal di Kementerian Perindustrian mengakibatkan kerugian negara dengan estimasi Rp 353,7 miliar. Bareskrim Polri tahan enam tersangka dari swasta dan oknum kementerian tersebut dan Bea Cukai.

Akses ilegal merugikan negara karena membuka celah untuk memperoleh IMEI tanpa mengikuti hukum yang berlaku. Ekosistem IMEI menjadi berantakan karena terdapat perangkat yang terdaftar tanpa membayar bea masuk.

Pusat pengolahan informasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang menggabungkan data dari lima operator telekomunikasi telah beroperasi. Kini, ponsel dengan IMEI ilegal tidak dapat terhubung dengan jaringan.

Pemblokiran telepon seluler ilegal tidak menyurutkan penyelundupan ponsel di Batam, Kepulauan Riau. Bahkan, di tengah pandemi, masih saja ada pelaku yang berupaya memanfaatkan situasi.

Perangkat yang sudah digunakan dan tersambung ke jaringan seluler sebelum 18 April 2020 tidak akan terdampak pemblokiran meski tidak terdaftar dalam basis data IMEI.

Pemerintah menerapkan mekanisme ”white list” untuk pengendalian gawai ilegal melalui IMEI. Langkah pencegahan itu bertumpu pada partisipasi masyarakat dengan cara mengecek legalitas perangkat yang akan dibelinya.

Adanya wacana pemblokiran ponsel ilegal tidak menakutkan para penjual. Praktik semacam ini tetap ada dan terus beredar di sejumlah pusat perbelanjaan. Mereka percaya diri pemblokiran masih bisa diakali.

Peredaran ponsel ilegal terus marak di kalangan penjual meski ada upaya pengendalian. Uji coba pemblokiran pun tak menyurutkan bisnis ini. Sebagian warga masih memandang ponsel ini menguntungkan konsumen.