Akses Ilegal pada Sistem Data IMEI Gerus Kepercayaan Masyarakat

Akses ilegal merugikan negara karena membuka celah untuk memperoleh IMEI tanpa mengikuti hukum yang berlaku. Ekosistem IMEI menjadi berantakan karena terdapat perangkat yang terdaftar tanpa membayar bea masuk.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada (kiri) dan Wakil Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri (kanan) menunjukkan barang bukti kasus IMEI ilegal dalam konferensi pers di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (28/7/2023). Bareskrim Polri mengungkap kasus pengunggahan IMEI ilegal ke dalam sistem CEIR (Centralized Equipment Identity Register) milik Kementerian Perindustrian pada 10-20 Oktober 2022. Sebanyak enam tersangka dari pihak swasta dan pemerintahan mengunggah 191.965 IMEI secara ilegal ke dalam sistem tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Upaya sejumlah oknum dalam mengakses sistem data International Mobile Equipment Identity atau IMEI secara ilegal dapat menggerus kepercayaan masyarakat yang mencatatkan perangkat telekomunikasinya sesuai dengan aturan berlaku. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan upaya pencegahan penggunaan IMEI secara ilegal agar tidak merugikan negara.

Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) mengumumkan kasus tindak pidana akses ilegal terhadap Centralized Equipment Identity Register atau CEIR di Kementerian Perindustrian, Jumat (28/7/2023). Kasus tersebut melibatkan sejumlah tersangka, termasuk pegawai di lingkup Kementerian Perindustrian.