BPKN menilai, dengan dikembalikannya kebijakan DMO CPO dan produk turunan, serta HET minyak goreng, pemerintah dapat memegang kendali stok di dalam negeri dan lebih berpihak kepada masyarakat.

Kebijakan DMO-DPO dan HET minyak goreng mensyaratkan pengawasan ketat dan data akurat, dua hal yang belum bisa dipenuhi. Agar pasar kembali normal, beleid DMO-DPO dan HET sebaiknya ditimbang ulang, bahkan dibatalkan.

Indikasi peranan mafia minyak goreng dalam kelangkaan pasokan minyak goreng di Tanah Air sempat dilontarkan dalam rapat di DPR. Namun, hari demi hari berlalu, mafia yang dimaksud tidak kunjung diungkap.

Pemkot Cirebon, Jawa Barat, meminta distributor tidak menaikkan harga minyak goreng kemasan terlalu tinggi setelah harga eceran tertinggi komoditas itu dicabut.

Pedagang makanan berskala UMKM terpukul dengan meroketnya harga minyak goreng di Medan, Sumut. Biaya produksi meningkat tajam, tetapi harga jual produk tak bisa dinaikkan karena daya beli masyarakat yang sedang menurun.

Sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah dinilai belum berhasil mengatasi problem minyak goreng. Setelah aturan HET dicabut, minyak goreng tersedia melimpah di pasar, tetapi harganya melonjak tinggi.

Harga minyak goreng dalam kemasan meroket hingga Rp 22.450 per liter di Medan. Sebagian besar pembeli beralih ke minyak goreng curah, tetapi harganya pun kini di atas HET dan semakin sulit didapat.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia berharap operasi pasar minyak goreng melibatkan pedagang atau tidak langsung ke konsumen. Dengan demikian, kelangsungan usaha pedagang terjaga.