Penguasaan kawasan hutan oleh pengusaha besar mencapai 95,74 persen, sedangkan oleh masyarakat hanya 4,14 persen. Selain itu, terjadi sejumlah ketimpangan lain. Hal ini, antara lain, disebabkan penerbitan HGU.

Pemerintah pasti akan menikmati surplus kepercayaan dan dukungan publik jika mau mendorong Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Agung dan lebih transparan dalam memberi akses informasi publik.

Ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat dan korporasi atau badan hukum perlu dikendalikan. Pemerintah agar membuat dan menerbitkan regulasi yang mengatur teknis batasan maksimum penguasaan tanah.

RUU Pertanahan merupakan pembaruan hukum pertanahan guna mewujudkan reforma agraria. Artinya, memperbarui regulasi pertanahan agar sinkron atau harmonis dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memasuki tahap akhir. Namun, sampai saat ini pemerintah dan DPR masih berbeda pandangan terkait pengesahan RUU tersebut.

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang menyelesaikan sengketa-sengketa lahan di kawasan hutan. Diharapkan, lahan yang dimanfaatkan warga sejak lama bisa terlindung secara hukum.