Penyimpangan anggaran dana penanganan Covid-19 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 61 miliar

Pemerintah Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sudah mengucurkan sekitar Rp 5 miliar untuk membayar dana insentif bagi tenaga kesehatan pada periode Januari-Agustus 2021.

Ahli hukum pidana Universitas Andalas mengkritik penghentian penyelidikan kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 di BPBD Sumatera Barat karena Polda Sumbar dinilai tidak sungguh-sungguh menindaklanjuti kasus tersebut.

LBH seluruh Indonesia mengharapkan KPK dapat diperkuat sehingga dapat menuntaskan korupsi di daerah. Oleh karena itu, KPK tidak boleh diperlemah melalui tes wawasan kebangsaan.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih menyelidiki dan meminta keterangan beberapa orang terkait dugaan penyalahgunaan dana Covid-19 di BPBD Sumbar. Dua orang staf BPBD Sumbar sudah dimintai keterangan.

DPRD Sumatera Barat merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit lanjutan terhadap paket pekerjaan terkait penanganan Covid-19.

Realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Biak Numfor, Papua, berujung perselisihan. Penyebabnya ditengarai karena tidak transparannya pemerintah setempat.

Dana penanganan Covid-19 dinilai belum transparan karena tidak merinci secara jelas terkait penggunaan dan penyerapan anggaran. Padahal, transparansi merupakan fondasi dari keberhasilan menangani pandemi Covid-19.