DPRD Sumbar Dorong BPK Lakukan Audit Lanjutan
DPRD Sumatera Barat merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit lanjutan terhadap paket pekerjaan terkait penanganan Covid-19.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2FWhatsApp-Image-2021-02-27-at-10.27.23_1614396506.jpeg){kind=logo}
Suasana rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rekomendasi DPRD Sumbar atas LHP BPK terkait penggunaan dana Covid-19 BPBD Sumbar, Padang, Sumbar, Jumat (26/2/2021) malam.
PADANG, KOMPAS — DPRD Sumatera Barat merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit lanjutan terhadap paket pekerjaan terkait penanganan Covid-19 di Sumbar. Dewan juga mendorong gubernur segera memproses pemberian sanksi terhadap Kepala Pelaksana BPBD Sumbar dan pejabat/staf yang terlibat dalam pelanggaran penggunaan dana Covid-19.
Hal itu adalah beberapa poin Keputusan DPRD Nomor 6/SB/2021 tentang rekomendasi DPRD Sumbar terhadap tindak lanjut LHP BPK terkait kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020. Keputusan yang berisi lima poin rekomendasi itu dibuat berdasarkan rekomendasi Pansus Covid-19 DPRD Sumbar dan pandangan akhir fraksi. Keputusan dibacakan dan disetujui dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (27/2/2021) malam.