Selain mereformasi secara kultural institusi Polri, juga dibutuhkan upaya menata kembali kekuasaan Polri di dalam ekosistem keamanan nasional. Ini sebagai bentuk pengendalian kekuasaan Polri yang luas dan besar.

Doktrin supremasi sipil menghadapi isu konstitusional yang cukup krusial dengan adanya kebijakan menunjuk prajurit aktif sebagai penjabat kepala daerah. Pada dasarnya kebijakan itu bentuk kian kuatnya supremasi sipil.