Iklan
Merawat Netralitas Polri
Sepanjang presiden menempatkan peran Polri sesuai dengan konstitusi dan UU Polri, Polri akan selalu terjaga.
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 memberikan hikmah penting bagi kehidupan berdemokrasi yang dijiwai oleh konstitusi dan etika politik. Sifat kenegarawanan hakim tidak serta-merta melekat ketika menduduki jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.
Sifat kenegarawanan perlu diuji pada kasus yang dihadapinya. Ini mencakup pengujian norma yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan dirinya. Juga bagaimana hakim bersikap secara tegas apabila terjadi konflik kepentingan ataupun intervensi pihak lain atas perkara yang ditanganinya.