Presiden dan Politisasi Intelijen Menjelang Pemilu 2024
Intelijen harus ditempatkan sebagai institusi yang profesional. Politisasi intelijen akan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas penilaian dan keputusan Presiden sebagai pengguna akhir intelijen.
Ilustrasi
Beberapa waktu yang lalu ruang publik kembali ramai oleh pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai Presiden memegang informasi intelijen terkait arah dukungan partai pada Pilpres 2024 (Kompas, Partai Politik Bukan Obyek Pemantauan Intelijen, 18 September 2023).
Sebelumnya, pada Mei 2023, ruang publik juga gaduh karena pernyataan Presiden mengenai cawe-cawe atau ikut menangani terkait kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Dalam hal ini, Presiden memberikan konteks bahwa cawe-cawe yang dilakukan untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan calon presiden dan calon wakil presiden (Kompas, Presiden: Cawe-cawe untuk Negara, 30 Mei 2023).