Menilik Politik Hukum KUHP Baru
Sejumlah pasal diUU KUHP yang dipermasalahkan sebenarnya menunjukkan karakter demokratis yang lebih baik dibandingkan KUHP warisan kolonial Belanda. Namun, dibutuhkan peningkatan kapasitas penegak hukum.
Ilustrasi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022 merupakan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang penting di jagat pembangunan hukum nasional. Secara esensial, KUHP baru yang memikul misi dekolonisasi, demokratisasi, dan konsolidasi hukum pidana menjadi peristiwa penting dalam pengembangan hukum pidana nasional, terlebih-lebih di dalam konstruksi konstitusionalisme.
Akan tetapi, KUHP tersebut masih meninggalkan catatan penting, salah satunya memunculkan potensi penurunan skor indeks negara hukum yang tergolong buruk. Kondisi ini disebabkan adanya sejumlah pasal yang mengancam kebebasan berekspresi warga negara (Kompas, Indeks Negara Hukum Terancam, 8/12/2022).